Pengamat Sosial Kritik Komentar Anggota DPRD Terkait Kelemahan Bapenda Ciamis Menangani Pajak Restoran

INSIDEN24.COM - Pengamat Sosial Politik Ciamis Endin Lidinilah menanggapi kritikan salah seorang anggota DPRD Ciamis, Nur Muttaqin yang menyoroti kelemahan Bapenda dalam menangani pajak.

"Saya justru mengkritik mind set anggota DPRD tersebut yang pikirannya masih parsial terkait pajak daerah," tandasnya.

Menurut Endin, seharusnya pikiran tentang strategi peningkatan pajak daerah diletakkan dalam bingkai pikiran besar tentang strategi meningkatan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah.

Dimana, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI menyatakan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis terhadap total pendapatan daerah hanya 0,0896 (8%). Karenanya Ciamis masuk klaster Kabupaten dengan IKF rendah.

Untuk itu, kata Endin, sebaiknya anggota DPRD tersebut terlebih dahulu memberikan pokok-pokok pikiran secara komprehensif tentang strategi peningkatan IKF, bukan parsial mengkritik pajak restoran.

Baca Juga: Bapenda Miliki Lima Strategi untuk Menggenjot Sektor Pajak di Ciamis

"Karena pajak restoran hanya bagian dari PAD dari total 11 pajak daerah yang dipungut Kabupaten Ciamis," ujarnya.

Disamping itu, lanjut Endin, ada 17 jenis retribusi yang dipungut Kabupaten Ciamis.

Pajak dan retribusi hanya bagian dari PAD, karena ada sumber PAD lain yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

"Saya belum mendengar konsep yang komprehensif dari anggota DPRD Ciamis bagaimana strategi peningkatan sumber-sumber PAD."

"Kalau konsep besar dan komprehensifnya tidak ada, maka kritikan-kritikan atau masukan yang diberikan akan parsial dan tidak dalam skema besar peningkatan PAD, sehingga tidak akan memberikan solusi utuh terhadap ketidakmandirian fiskal kabupaten Ciamis," bebernya.

Baca Juga: Anggota DPRD Ciamis Soroti Bapenda Terkait Pajak Restoran yang Kurang Maksimal

Jika mau bicara pajak dan retribusi daerah secara spesifik setelah ada konsep besar strategi peningkatan IKF, tambah Endin, maka Anggota DPRD tersebut sebaiknya memotret 8 domain dalam kerangka strategi peningkatan pajak daerah.

Yakni mulai domain regulasi, sosialisasi, data, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, sarana prasarana dan kultur masyarakat.