Komisi IV DPRD Jawa Barat Kunjungi DIY untuk Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Pasca Pandemi

INSIDEN24.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV, melakukan kunjungan studi ke Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempelajari pembangunan infrastruktur provinsi.

Dalam sambutannya, Ineu menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia sempat mengalami hambatan akibat refokus anggaran pemerintah daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.

Saat ini, setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan berakhirnya darurat kesehatan global Covid-19 pada tanggal 5 Juni, masyarakat mulai menginginkan perbaikan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan rusak dan penerangan jalan umum.

Baca Juga: 4 Laptop Terbaik 2023 yang Kebetulan Harganya Sedang Turun, Soal Kualitas Gak Perlu Diragukan Lagi !

"Ini adalah masa pasca-pandemi Covid-19 di mana masyarakat menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Kami melihat berbagai hal menarik di DIY yang bisa kami tiru, seperti penerangan jalan umum di pemukiman yang dapat dilakukan secara langsung. Sebelumnya, kami hanya mengandalkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah," ujar Ineu.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, KH. Tetep Abdulatip, yang menyebut adanya kesamaan kondisi infrastruktur pasca Covid-19, termasuk keluhan masyarakat terkait jalan rusak.

"Ketika ada jalan yang rusak, di Yogyakarta gejalanya tidak terlalu parah, sementara di Jawa Barat kami menerima beberapa protes yang cukup keras," ungkap Tetep.

Baca Juga: Tanggapan Pengamat Sosial Politik Terkait Walkout Anggota DPRD Fraksi Gerindra Ciamis: Cermin Etik Politisi

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai upaya penanganan infrastruktur seperti perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), penanganan sampah, dan irigasi.

"Kami menemukan hal menarik, yakni penyelesaian masalah PJU. Selain jalan provinsi, kami juga dapat menyelesaikan PJU di kawasan perumahan dengan melibatkan Dinas BMPR Provinsi DIY. Di Jawa Barat, kami harus mengandalkan bantuan keuangan kepada kota/kabupaten yang diajukan oleh bupati dan walikota," jelasnya.

Tetep menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam peraturan, anggaran, dan luas wilayah antara Jawa Barat dan DIY, pihaknya tetap terbuka untuk belajar dari Provinsi DIY.

Baca Juga: Ungkap Kasus Penyiksaan Monyet, Polres Tasikmalaya, Jawa Barat Menerima Piagam Penghargaan dari IAR

"Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan di Jawa Barat, tetapi bisa dilakukan di DIY. Kreativitas semacam ini harus dikembangkan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat di Jawa Barat dapat merasakan manfaat dari pembangunan, tidak peduli siapa yang melakukannya," pungkas Tetep.

Dalam kunjungan studi ini, Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang berharga dari DIY dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.***