Bupati Herdiat Hadiri Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara Bersama BPK-RI dan DPR

INSIDEN24.COM - Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dapat dicapai apabila seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya jajaran pimpinan perangkat daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan proses pengolahan keuangan daerah.

Hal itu dikatakan Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya ketika menghadiri acara sosialisasi terkait fungsi dan tugas Badan Pengawas Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di Gedung Islamic Center Ciamis, Sabtu (03/12/2022).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat dan diikuti oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perwakilan petani di Kabupaten Ciamis.

Baca Juga: Otak Pelaku Investasi Bodong di Karangnunggal Ditahan di Sel Tahanan Mapolres Tasikmalaya

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan dan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha dan pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan serta pengawasan atas pengolahan keuangan daerah," jelasnya.

Dikatakan Bupati, pengendalian kecurangan dalam pengolahan keuangan daerah menjadi sangat penting supaya penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah berada pada jalur yang benar sesuai visi misi Kabupaten Ciamis dan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam kebijakan pengendalian telah diterbitkan peraturan bupati Ciamis Nomor 75 tahun 2022 tentang pedoman umum pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Baca Juga: Konferensi Pers Kapolres Tasikmalaya Ungkap Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang

"Ini bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif dan efisien sesuai standar juga ketentuan peraturan juga dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ungkapnya.