Pemprov Jawa Barat Baru Miliki Enam Rumah Sakit, Itupun Dengan Peta Sebaran Tidak Merata

INSIDEN24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti masih kurangnya keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat memiliki 27 kota dan kabupaten, sedangkan daerah yang memiliki rumah sakit tingkat provinsi baru enam daerah. Itupun dengan peta sebaran kurang merata.

Enam rumah sakit tersebut yakni RSUD Al Ihsan di Kabupaten Bandung, RS Jiwa Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, RS Paru Sidareja di Kabupaten Cirebon, RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi, RSUD Pameungpeuk di Kabupaten Garut, dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek di Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Siti Fadia Silva Ramadganti/Ribka Sugiarto Akan Kembali Duet Di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid dalam Reses III Tahun Sidang 2021-2022 di sejumlah desa di Kabupaten Tasikmalaya, banyak menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya rumah sakit di daerahnya.

Ali Rasyid pun meminta Pemprov Jabar segera menambah jumlah rumah sakit sehingga masyarakat Jabar bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dekat ke rumahnya.

"Meski yang enam rumah sakit itu pun, masih perlu peningkatan SDM dan pelayanannya. Kami mendengar ada pasien di RSUD Pameungpeuk milik provinsi, malah dirujuk ke RSUD milik kabupaten Tasikmalaya, karena kurangnya dokter, " kata Ali Rasyid, Selasa (26/7/2022).

Ia menuturkan masyarakat Tasikmalaya pun menginginkan akses pelayanan kesehatan yang baik dan dekat dengan rumahnya, tidak harus selalu dirujuk ke Bandung atau daerah lainnya yang memiliki rumah sakit yang lebih lengkap.

Baca Juga: Dalam Rangka Persiapan Rencana Kunker Kapolda Jabar; Polres Majalengka Gelar Apel Pagi

"Pemprov Jabar kalau mau bikin rumah sakit, harus di tempat strategis, supaya masyarakat bisa menjangkaunya. Kalau membangun di pelosok, harus dipastikan SDM-nya tersedia," katanya.

Penambahan RSUD ini sebagai usulan dari masyarakat, kata Ali, memang ini untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota.*