• Sabtu, 2 Juli 2022

Penghapusan Tenaga Honorer, Pemprov Jawa Barat Harus Mencari Solusi Yang Manusiawi

- Selasa, 21 Juni 2022 | 14:55 WIB
Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir.* (Dok Humas DPRD Jabar.*)
Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir.* (Dok Humas DPRD Jabar.*)

INSIDEN24.COM - Kementerian PAN dan RB telah menginstruksikan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal tersebut mendapat sorotan anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir. Syahrir mengatakan dengan mempertimbangkan banyaknya tenaga honorer di Jawa Barat, penghapusan tenaga honorer diharapkan tak berdampak pada munculnya persoalan baru.

"Salah satu hal yang dihindari adalah tenaga honorer kehilangan pekerjaan." ujarnya, dikutip dari berbagai sumber, Minggu (19/6/2022).

Baca Juga: Bupati Tasikmalaya Ingin Generasi Penerus Bangsa Hari Ini, Generasi Emas Pada 2045

Syahrir mengatakan kebijakan penghapusan honorer, dari sisi regulasi memenuhi syarat yuridis, karena payung hukum penghapusan tenaga honorer telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen PPPK.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, seluruh pemda harus mengikuti ketentuan tersebut. Namun, dengan pemberhentian tenaga honorer pemda harus mencari solusi yang manusiawi dan tak melahirkan masalah baru.

"Harus dihindari tenaga honorer jadi kehilangan pekerjaan alias menganggur", katanya.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jabar saat ini sudah mempersiapkan langkah pemetaan kebutuhan pegawai, khusus tenaga honorer. Langkah tersebut diharapkan dapat berjalan transparan dan objektif.

Baca Juga: Nama dan Fotonya Dicatut, Anggota DPRD Ciamis Ini Siap Tempuh Jalur Hukum

Halaman:

Editor: Purpur Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pasha Ungu Siap Maju Jadi Anggota DPR RI

Minggu, 19 Juni 2022 | 11:17 WIB
X