• Minggu, 14 Agustus 2022

Peran Ombudsman dalam Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 17:19 WIB
Noer Adhe Purnama,S.H.,M.H Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia.
Noer Adhe Purnama,S.H.,M.H Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia.

INSIDEN24.COM - Perkembangan pandangan sociological jurisprudence dengan merujuk pada pandangan Roscoe Pound tentang konsep dan fungsi hukum.

Sekalipun ditujukan terhadap keperluan reformasi sistem peradilan di Amerika Serikat, ternyata Mochtar Kusumaatmadja dengan tepat menggunakan pendekatan tersebut di dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia.

Hasil rekayasa pemikiran Pound dan Mochtar kemudian diberi nama teori pembangunan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.  

Baca Juga: Tanggapan Kuasa Hukum DM Terkait Penjemputan Paksa Nikita Mirzani
 
Teori Hukum Pembangunan Nasional yang telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum dalam Pembangunan Nasional (GBHN Bab 27 Tahun 1973).

Ketika itu belum mempertimbangkan sistem politik, sistem birokrasi, dan prinsip-prinsip good governance yang tidak sebesar saat ini gaungnya dalam pembenahan birokrasi.  
 
Lalu, apakah Teori Hukum Pembangunan telah dapat menjawab tantangan perkembangan global? Sampai saat ini, belum ada evaluasi mendalam terhadap teori tersebut.

Hal ini merupakan salah satu tugas utama yang mendesak (sense of urgency) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama kalangan intelektual hukum.

Terlebih dengan cepatnya perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi.
 
Prof. Dr. Romi Atmasasmita, dalam bukunya yang berjudul Teori Integratif menyatakan bahwa adanya perkembangan global yang sangat jelas memiliki perbedaan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan antara pembangunan hukum di era tahun 1970-an dan di era tahun 1980-an.

Baca Juga: Ahli Paparkan Pentingnya Peran Forensik dalam Penegakan Hukum

Sehingga diperlukan evaluasi mendasar yang menurutnya disebut Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional.   
 
Ombudsman dan Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional
 
Untuk mengawal terselenggaranya pemenuhan kesejahteraan melalui pelayanan publik, Indonesia membentuk lembaga pengawas yaitu Ombudsman.

Halaman:

Editor: Anugrah A

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pencipta dan Arti Tunas Kelapa Lambang Pramuka

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 17:24 WIB

Sejarah Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih

Rabu, 10 Agustus 2022 | 22:37 WIB

Kunjungan UNIDA GONTOR Ke Firdaus Memorial Park

Minggu, 7 Agustus 2022 | 09:12 WIB
X